Pekanbaru — Upaya percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan serta pembenahan sistem drainase guna menanggulangi persoalan banjir di Kota Pekanbaru saat ini sangat bergantung pada tahapan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Dari total anggaran daerah yang telah disahkan sebesar Rp3,26 triliun, pemerintah menargetkan seluruh proses penyerapan dan realisasinya dapat mulai berjalan secara efektif pada penghujung bulan Oktober 2026.
Menanggapi tenggat waktu yang semakin singkat, jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru terus mendorong Pemerintah Kota (Pemko) agar lebih optimal dalam memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran berjalan. Desakan ini diarahkan secara khusus untuk segera menyasar ratusan titik rawan genangan dan banjir yang hingga kini belum tersentuh oleh program perbaikan fisik.
Ketua DPRD Pekanbaru, Isa Lahamid, menegaskan kembali bahwa penanganan dan normalisasi saluran air harus tetap diposisikan sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun program tahunan. Menurut catatannya, efektivitas pengerjaan drainase yang telah dilakukan sejauh ini terbukti memberikan dampak positif serta solusi nyata di beberapa wilayah kota, sehingga momentum program ini tidak boleh terhenti di tengah jalan.
"Saat ini kan sudah ada beberapa titik yang mendapatkan penanganan dan menunjukkan hasil yang baik. Drainase dibangun baru, bahkan sebagian dibenahi secara menyeluruh," ujar Isa Lahamid saat memberikan keterangan, Rabu (14/10/2026).
Untuk memastikan efektivitas anggaran tersebut, Isa meminta dinas teknis terkait di lingkungan Pemko Pekanbaru khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) untuk lebih proaktif mengawasi kondisi nyata di lapangan. Ia menekankan pentingnya respons cepat dan tanggap darurat terhadap setiap saluran air yang mengalami kerusakan struktural maupun tersumbat sedimen, agar genangan air hujan tidak terus-menerus merugikan warga.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa persoalan tahunan berupa banjir di Kota Pekanbaru sebetulnya dapat ditekan secara signifikan apabila penanganannya dilakukan secara serius dan komprehensif. Upaya ini tentu memerlukan komitmen kuat dari lintas sektoral serta dukungan penuh dari kesadaran masyarakat itu sendiri.
Selain fokus pada pembangunan infrastruktur fisik secara masif, pemeliharaan rutin serta pengawasan berkala terhadap fungsi drainase dinilai wajib berjalan beriringan. Di sinilah peran penting kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar, termasuk membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, menjadi faktor penunjang eksternal yang sangat menentukan keberhasilan jangka panjang program penanggulangan banjir.
Di sisi lain, perbaikan akses jalan raya yang rusak parah di sejumlah koridor strategis kota juga terus didorong agar bisa diselesaikan secara bersamaan dengan proyek pembenahan saluran air. Langkah integrasi ini dinilai sangat vital bukan hanya untuk mempercantik wajah kota, melainkan guna mendukung kelancaran mobilitas harian warga serta menjaga kestabilan perekonomian masyarakat Pekanbaru hingga penghujung tahun 2026.
Dengan rampungnya tahapan evaluasi APBD Perubahan oleh Gubernur Riau yang dijadwalkan dalam waktu dekat, alokasi dana pembangunan tersebut diharapkan dapat segera dicairkan. Pencairan anggaran yang tepat waktu akan menjadi kunci utama bagi Pemko Pekanbaru untuk mengeksekusi berbagai program infrastruktur prioritas yang sudah lama dinantikan oleh masyarakat luas.