PEKANBARU - Politisi Fraksi PDI Perjuangan yang juga duduk di Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulkardi, mendesak pemerintah kota untuk memberi perhatian khusus terhadap ratusan usulan warga dari daerah pemilihannya. Dalam forum rapat Badan Anggaran, ia menyuarakan agar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 yang mencapai kisaran Rp250 miliar dapat dioptimalkan guna menuntaskan berbagai persoalan mendasar di kawasan Rumbai.
Zulkardi menilai bahwa 315 aspirasi masyarakat yang telah masuk ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) harus dibahas secara komprehensif. Ia menyayangkan jika usulan tersebut nantinya hanya disaring secara terbatas lewat mekanisme swakelola yang sekadar mengambil tiga prioritas saja. Menurutnya, ratusan poin usulan ini merupakan rangkuman dari hasil turun ke lapangan selama dua setengah tahun terakhir yang sudah menanti untuk direalisasikan.
Berdasarkan rangkaian kegiatan reses di 65 titik, mayoritas warga Rumbai, Rumbai Barat, dan Rumbai Timur mengeluhkan kondisi infrastruktur dasar. Keluhan tersebut berkisar pada perbaikan jalan yang rusak parah, upaya penanggulangan banjir, hingga pengerukan drainase yang mulai mendangkal.
Beberapa ruas jalur yang mendesak untuk segera diperhatikan di antaranya Jalan Gurindam 12, Jalan Sungai Umban, Jalan Sri Amanah, serta akses menuju kantor camat setempat. Selain itu, warga juga sangat mendambakan perluasan penerangan jalan umum (PJU) yang membentang dari kawasan Jembatan Siak IV, Jalan Yos Sudarso, hingga ke Simpang Bingung. Di balik setiap usulan tersebut, tersimpan harapan besar warga agar lingkungan tempat tinggal mereka menjadi lebih aman, nyaman, dan terbebas dari ancaman banjir.
Tidak hanya masalah jalan dan drainase, Zulkardi juga memberikan catatan khusus terhadap ketersediaan fasilitas air bersih yang masih sangat minim, khususnya bagi warga di Muara Fajar Timur dan Muara Fajar Barat. Akibat belum meratanya jaringan pipa air bersih, masyarakat di sana terpaksa merogoh kocek sekitar Rp5.000 per galon demi memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari.
Menanggapi besarnya nominal SILPA daerah, Zulkardi mengajak seluruh pihak terkait untuk duduk bersama melakukan evaluasi terhadap rendahnya tingkat serapan anggaran. Dirinya menyadari bahwa pemerintah daerah tentu dihadapkan pada regulasi keuangan yang ketat serta ruang fiskal yang terbatas. Namun demikian, ia berharap sisa anggaran tersebut dapat dikelola secara selaras guna menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Ia pun menyarankan agar pihak eksekutif dapat bersikap terbuka dan transparan kepada publik apabila ada program warga yang terpaksa ditunda pelaksanaannya. Komunikasi yang baik dinilai penting agar masyarakat memahami kendala di tingkat teknis sekaligus mengetahui arah kebijakan pemerintah ke depan.
Sebagai bentuk nyata dari pengawalan aspirasi ini, Zulkardi telah menyerahkan bundel dokumen hasil reses secara resmi kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pekanbaru. Dokumen ini diharapkan tidak hanya sekadar menjadi arsip, melainkan diverifikasi secara faktual agar benar-benar menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan kota selanjutnya.