Pemko Pekanbaru Paparkan Inovasi PBG dan Pengelolaan Sampah kepada Jambi dan Payakumbuh

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus menunjukkan kemajuan signifikan dalam peningkatan pelayanan publik dan penguatan pendapatan asli daerah (PAD). Tak hanya itu, penerapan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) dan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) mendapat perhatian dari pemerintah daerah di provinsi tetangga.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho usai pertemuan bersama Pemko Jambi dan Pemko Payakumbuh di rumah dinas, Sabtu (17/1/2026).

"Dalam pertemuan tersebut, kami saling berbagi informasi dan pengalaman terkait strategi peningkatan PAD, khususnya melalui optimalisasi layanan publik. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah percepatan proses pengurusan PBG di Kota Pekanbaru," katanya.

Agung menjelaskan, layanan PBG mengalami perubahan drastis dibandingkan sebelumnya. Jika dahulu proses pengurusan PBG dapat memakan waktu hingga enam bulan, pelayanan tersebut dapat diselesaikan hanya dalam satu hari saat ini.

"Bahkan, untuk bangunan tertentu, pengurusan PBG dapat rampung hanya dalam hitungan jam. Ini merupakan komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain layanan PBG, Pemko Pekanbaru juga berbagi praktik baik terkait pengelolaan sampah. Penerapan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) yang telah berjalan di Pekanbaru.

"Keberadaan LPS menjadi salah satu solusi strategis dalam penanganan sampah perkotaan secara berkelanjutan. Pemko Jambi dan Pemko Payakumbuh menunjukkan ketertarikan untuk menerapkan sistem serupa di daerah masing-masing," ungkap Agung.

Pemko Jambi dan Pemko Payakumbuh ingin seperti Pemko Pekanbaru yang telah memiliki LPS sebagai bagian dari upaya pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan efektif. Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin kolaborasi antardaerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Kominfo11/RD5)